PROGRAM BKBPP

Sasaran program KB di Kota Mojokerto (RPJM 2009–2014) adalah :
1) menurunnya laju pertumbuhan penduduk menjadi sekitar 1 % per tahun,
2) menurunnya angka kelahiran total (TFR) menjadi sekitar 2,10 per wanita usia subur,
3) menurunnya PUS yang ingin ber KB namun tidak terlayani (unmet-need) menjadi 5%,
4) meningkatnya peserta KB pria menjadi 4,5 %,
5) meningkatnya usia kawin pertama perempuan menjadi 23 tahun,
6) meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak, remaja, lansia dan lingkungan,
7) meningkatnya jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I yang aktif dalam usaha ekonomi produktif,
8) meningkatnya jumlah institusi masyarakat yang aktif dalam menyelenggarakan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Sedangkan program pokok yang dilaksanakan pada era sebelum dan era desentralisasi tidak ada perubahan yang mendasar. Penyerahan P3D ke pemerintah Kota Mojokerto, diharapkan pemerintah Kota Mojokerto lebih leluasa dan fleksibel serta mendapat otoritas dalam pengelolaan dan penyelenggarakan pelayanan program KB sesuai dengan kondisi wilayahnya. Semangat penyerahan sebagian urusan KB ke pemerintah Kota Mojokerto adalah dalam rangka mendekatkan pelayanan ke masyarakat, sehingga setiap dinamika tuntutan pelayanan masyarakat dapat cepat dan tepat diakomodasi oleh pemerintah setempat.
Harapannya masyarakat mendapatkan akses pelayanan KB yang lebih bermutu dan merata.

A. Visi dan Misi
1. Visi
Selaras dengan filosofi BKKBN yang sejak awal diarahkan untuk menggerakkan peran serta masyarakat dalam KB, maka BKKBN telah menetapkan Visi yang baru, yaitu :  ”Seluruh Keluarga Ikut KB”. Visi tersebut merupakan kondisi ideal yang ingin dan harus diupayakan dicapai melalui pengelolaan program KB Nasional. Melalui visi ini  BKKBN dan SKPD KB Kota Mojokerto diharapkan dapat menjadi inspirator, fasilitator, dan penggerak program KB nasional, sehingga dimasa depan seluruh keluarga Indonesia menerima ide Keluarga Berencana.

2. Misi
Sedangkan Misi yang diemban tidak lain adalah : ”Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera”.
Misi tersebut merupakan semangat luhur yang menjadi dasar dan menjiwai setiap upaya dalam mewujudkan Visi melalui pengelolaan program KB Nasional.

3. Strategi Dasar (Grand Strategy)
Selanjutnya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, telah dirumuskan lima strategi dasar yang dimaksudkan untuk memberikan daya ungkit yang besar bagi program KB nasional sehingga kinerja program dapat meningkat dan sasaran RPJM Nasional dapat tercapai, yaitu:
Strategi Dasar Pertama : Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB, dengan sasaran :
1) Setiap desa/kelurahan memiliki tokoh agama/tokoh masyarakat yang melakukan advokasi dan komunikasi edukasi (KIE) KB;
2) Setiap desa kelurahan memiliki Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) yang berperan aktif sebagai fasilitator KB desa;
3) Seuluruh desa / kelurahan, terutama didaerah tertinggal, terpencil dan perbatasan, mendapatkan pelayanan KB bermutu;
4) Setiap Kecamatan memiliki Pusat Informasi & Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) yang aktif;
5) Seluruh tempat pelayanan KB memberikan promosi dan konseling kesehatan reproduksi.
Strategi Dasar Kedua : Menata kembali pengelolaan program KB, dengan sasaran:
1) Seluruh unit kerja BKKBN harus menerapkan pengelolaan program KB yang terintegrasi dengan ”outcome” yang jelas;
2) BKKBN menerapkan sistem informasi yang up-to-date;
3) Setiap BKKBN Provinsi mencapai sasaran program KB diwilayah masing-masing;
4) Pengelolaan program KB disetiap provinsi harus mendapat fasilitasi, advokasi, dan supervisi dari BKKBN Pusat
5) Setiap tingkatan wilayah memiliki jejaring kerja yang aktif dengan mitra kerja;
6) Setiap kabupaten/kota memiliki SKPD KB yang dikukuhkan melalui Peraturan Daerah (Perda);
Strategi Dasar Ketiga : Memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) Operasional program KB, dengan sasaran :
1) Setiap desa/kelurahan harus dilayani oleh tenaga PLKB/PKB yang terlatih;
2) Setiap Kecamatan memiliki tenaga pengelola KB;
3) Seluruh petugas KB memenuhi standar kompetensi dengan jumlah yang memadai;
Strategi Dasar Keempat : Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB, dengan sasaran :
1) Seluruh keluarga yang memiliki Balita menjadi anggota aktif Bina Keluarga Balita (BKB);
2) Setiap keluarga pra sejahtera dan sejahtera I anggota UPPKS memiliki usaha ekonomi produksif ;
3) Setiap kecamatan memiliki kelompok percontohan Bina Keluarga Remaja (BKR);
4) Setiap Kabupaten/Kota memiliki kelompok percontohan Bina Lingkungan Keluarga.

Strategi Dasar Kelima : Meningkatkan pembiayaan program KB, dengan sasaran :
1) Program KB diharapkan memperoleh prioritas penganggaran dari Pemerintah Pusat dan Daerah;
2) Terciptanya sistem jaminan pembiayaan program KB, terutama bagi rakyat miskin dan rentan;
3) Disetiap kecamatan tersedia alat/obat kontrasepsi swasta dengan harga yang terjangkau.
Berbagai sasaran yang mempunyai ”leverage” yang tinggi serta ingin dicapai dari masing-masing strategi dasar yang telah dirumuskan kedalam 21 sasaran tersebut, diharapkan secara bertahap dapat dicapai pada akhir tahun 2014.

4. Langkah-langkah Strategis
Dalam rangka menjalankan arah kebijakan baru Program KB Nasional, berbagai langkah sedang dan akan ditempuh adalah sebagai berikut:
a. Membangunan dan membina kesepakatan bersama tentang Visi, Misi dan Strategi Dasar Pogram KB, telah diawali dengan pertemuan koordinasi (Rakerda) dengan jaringan mitra kerja tingkat provinsi, baik dari unsur lembaga pemerintah, LSOM, Swasta dan Perguruhan Tinggi pada setiap awal tahun Anggaran dengan tujuan memberikan informasi tentang perkembangan atau refleksi 3 tahun pelaksanaan program KB di Kota Mojokerto, sekaligus membangun kesepakatan tentang perubahan arah kebijakan program melalui sosialisasi Visi, Misi dan Strategi Dasar program KB tahun berikutnya.
b. Langkah berikutnya adalah melalui Rakerda yang menghadirkan Kepala SKPD, Stakeholder dan mitra kerja terkait baik dari Kelurahan , Kecamatan maupun dari Kota, dimana Rakerda tersebut ditinjau langsung oleh Bapak Walikota Mojokerto. Selanjutnya akan terus dibangun dan dibina melalui berbagai forum dan media yang tersedia.

c. Membangun dan membina komitmen bersama tentang strategisnya program KB bagi pembangunan daerah.
d. Komitmen Walikota dan DPRD untuk menempatkan program KB nasional sebagai prioritas strategis pembangunan daerah, dan mencantumkan dalam dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan baik jangka panjang, pendek, dan tahunan ,serta ditetapkan dalam Perda.
e. Komitmen Walikota dan DPRD untuk memberikan dukungan kesinambungan pelaksanaan program KB didaerahnya melalui penyiapan dan pembinaan kelembagaan yang efektif, dukungan tenaga program yang kompeten, dukungan sarana dan prasarana program, sistem manajemen yang efektif dan dukungan pembiayaan program yang mencukupi
f. Membangun dan membina jaringan kemitraan. Potensi jaringan kemitraan KB baik lembaga pemerintah, LSOM, Swasta dan Perguruan tinggi akan dioptimalkan, utamanya melalui optimalisasi perannya dalam mendukung sasaran dalam 5 Strategi Dasar Program KB yang telah ditetapkan.
g. Melakukan fasilitasi, advokasi dan supervisi serta pemantauan, secara terus menerus dan berkesinambungan BKKBN beserta jaringan mitra kerja, akan melakukan fasilitasi, advokasi, supervisi dan monitoring & evaluasi terutama kepada Stakeholder dan mitra kerja yang ada agar sasaran-sasaran program yang telah ditetapkan bersama dapat dicapai.
h. Mengkaji peraturan perundangan-undangan yang ada. BKKBN beserta mitra kerja terkait akan selalu mencermati dan mengkaji peraturan perundangan yang ada baik peraturan pemerintah pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota terutama yang dapat menghambat pelaksanaan program KB dilapangan, untuk selanjutnya diupayakan solusinya.
i. Memberikan penghargaan, dalam rangka meningkatkan semangat dan komitmen bagi pelaksanaan program KB , maka pemerintah melalui BKKBN telah dan akan terus memberikan dan mengembangkan berbagai penghargaan untuk berbagai lapisan pelaksana dan pengelola program, baik organisasi atau individu, diberbagai tingkatan wilayah.

B. Pokok – pokok Program KB Nasional
Ada 4 program pokok yang diharapkan tetap dilanjutkan oleh pemerintah Kab/Kota yaitu :
1) Program KB-KR,
2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja,
3) Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga,
4) Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas.

Website © 2015 BKBPP Kota Mojokerto. All rights reserved.

Translate »